Tanggapan Gubernur Jawa Barat Terhadap Tuntutan Buruh Menolak UMP

Aisha News - Bandung : Persoalan sistem pengupahan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang berisikan tentang Sistem Pengupahan, namun masih belum memuaskan semua pihak termasih para buruh. Dari mulai aksi penolakan PP sampai aksi penaikan UMP/UMK terus disuarakan para buruh.

Gubernur Jawa Barat  Ahmad Heryawan menanggapi tuntutan para buruh ini nampaknya dibuat pusing dengan tudingan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 yang telah dikeluarkan dan diberlakukan oleh Pemprov Jabar dan sudah ditanda tangani Gubernur Jabar. UMP untuk Pemprov Jabar yang telah disepakati dan ditetapkan sebesar Rp1,312 juta itu sering dibanding -  bandingkan oleh buruh dengan UMP DKI Jakarta yaitu sebesar Rp3,1 juta.

Aher menyebutkan UMP Jabar tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) terendah di provinsi. Sebagaimana diketahui di Pemprov Jabar, UMK terendah yakni berada di Kabupaten Ciamis sebesar Rp1,312 juta.

Lebih lanjut Kang Aher yang juga politisi PKS ini mengungkapkan "Kalau di Jakarta, UMP itu ya sama seperti UMK di Jawa Barat, itu patokan bersama bagi lima kota administratif yang berada di bawahnya. Kalau di  Jawa Barat, kota serta kabupatennya tidak administratif, tetapi otonom, mempunyai otoritas sendiri memutuskan UMK. Jadi itulah yang membedakannya," ujarnya kepada awak media, baru – baru in, Rabu (11/11/2015).

Untuk informasi,pagi ini sekitar kurang lebih 1.000 buruh berunjukrasa dan menyalurkan aspirasi di depan Gedung Sate, yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Dalam tuntutannya mereka mendesak PP No 78/2015 tentang pengupahan untuk segera dibatalkan serta menolak penetapan UMK yang mengacu pada peraturan tersebut.

Bagikan Artikel